MOROWALI, SultengNEWS.ID – Sejumlah persoalan strategis daerah menjadi bahan evaluasi dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Morowali. Pertemuan yang dipimpin Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas itu menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti lintas instansi.
Rapat yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Morowali, Kamis (1/10/2026), dihadiri Ketua DPRD Morowali Herdiyanto Marzuki, Kapolres Morowali AKBP Reza Khomeni, Kasdim 1311 Morowali Mayor Inf Muhar, Kepala BNN Morowali Ricky Lesmana, Kajari Morowali Nurdin serta sejumlah pejabat terkait.
Dari bidang hukum dan pemerintahan, pembentukan Pengadilan Negeri Morowali menjadi salah satu agenda yang dibahas. Ketua DPRD Morowali Herdiyanto Marzuki menyampaikan bahwa pembentukan pengadilan tersebut telah mendapat persetujuan dan direncanakan diresmikan secara simbolis pada 5 Oktober 2026. Sementara operasionalnya masih menunggu dukungan anggaran perubahan.
Also Read
Herdiyanto juga mendorong Bagian Hukum Pemkab Morowali menelusuri regulasi mengenai potensi penerimaan daerah dari aktivitas pelayaran kapal yang berdampak terhadap jalan dan lingkungan.
Persoalan kepelabuhanan turut menjadi perhatian. Komandan Pos TNI AL Morowali Kapten Laut (P) Sudjito melaporkan tingginya aktivitas lalu lintas laut, dengan perkiraan 700 hingga 800 kapal induk dan sekitar 600 tongkang setiap bulan.
Keterbatasan personel menjadi salah satu tantangan dalam pengamanan aktivitas tersebut. Sebanyak 30 personel Satgas dari Surabaya telah diperbantukan untuk mendukung pengamanan pelabuhan terpadu bersama TNI AL, Polri, KUPP, Bea Cukai, Karantina dan Kejaksaan.
Persoalan lingkungan laut juga dibahas, khususnya praktik bom ikan serta kerusakan terumbu karang dan mangrove. Penguatan regulasi dan operasi gabungan bersama Polair dinilai diperlukan untuk menangani persoalan tersebut.
Forkopimda juga membahas rencana Festival dan Mujizat PGPI Morowali yang disebut menimbulkan keresahan di kalangan sebagian tokoh agama dan masyarakat. Kasdim 1311 Morowali Mayor Inf Muhar menyampaikan perlunya rekomendasi Forkopimda agar kegiatan dapat dilaksanakan secara terbatas di lingkungan gereja bagi jemaat, guna mengantisipasi potensi gesekan.
Dari hasil rapat, sejumlah rekomendasi disepakati, termasuk tindak lanjut mediasi persoalan debu batubara, kajian regulasi parkir kawasan industri, serta pembahasan tarif ojek daring dan retribusi kepelabuhanan melalui koordinasi dengan kementerian terkait.
Forkopimda juga mendorong penguatan personel dan rencana pembangunan Pangkalan TNI AL, pemberantasan bom ikan, perlindungan ekosistem laut, serta peningkatan sinergi dalam pemberantasan judi daring dan narkotika.















