BUNGKU, SultengNews.ID — Pemerintah Kabupaten Morowali menegaskan pentingnya peran pers dalam mengawal pembangunan di tengah pesatnya pertumbuhan industri dan investasi di daerah tersebut.
Pers diminta tidak hanya memberitakan perkembangan ekonomi dan masuknya investasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial dengan menyampaikan kritik serta koreksi terhadap kebijakan pemerintah.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Yusman Mahbub, saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Morowali periode 2026-2029 di Hotel Metro, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Minggu (27/9/2026).
Also Read
Menurut Yusman, pemerintah membutuhkan informasi dari lapangan sebagai bahan untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki kinerja pemerintahan. Karena itu, kritik yang disampaikan media tidak semestinya dipandang sebagai ancaman.
“Pemerintah tidak akan maju kalau tidak ada media. Mahasiswa dan wartawan, beritakan, kontrol, serta protes jika pemerintah salah. Kami butuh informasi dan koreksi itu agar kinerja dapat terus diperbaiki,” ujar Yusman.
Ia juga meminta aparatur sipil negara dan pejabat publik di Morowali terbuka terhadap pemberitaan maupun kritik media. Hubungan pemerintah dengan pers, kata dia, perlu dibangun melalui keterbukaan dan komunikasi yang sehat.

Pertumbuhan ekonomi Morowali yang terdorong aktivitas hilirisasi industri pertambangan, lanjutnya, juga tidak lepas dari peran media dalam memperkenalkan potensi daerah sekaligus memberitakan berbagai dinamika pembangunan kepada masyarakat.
Namun, perkembangan tersebut perlu diimbangi dengan pengawasan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas dan persoalan yang muncul di tengah masyarakat tidak luput dari perhatian.
Pesan serupa disampaikan PWI Sulawesi Tengah dalam acara pengukuhan tersebut. Pidato Ketua PWI Sulawesi Tengah, Tri Putra Toana, dibacakan Sekretaris PWI Sulawesi Tengah, Temu Sutrisno.
Dalam pidato bertema “Menjaga Investasi, Merawat Kebangsaan: Peran Strategis Pers di Tanah Morowali”, PWI Sulawesi Tengah menempatkan Morowali sebagai salah satu kawasan penting dalam perkembangan hilirisasi industri nasional.
Besarnya investasi dan keberadaan proyek-proyek industri berskala besar dinilai menghadirkan tantangan tersendiri bagi pers daerah. Media harus mampu memberitakan perkembangan investasi sekaligus tetap memberi ruang bagi persoalan lingkungan, ketenagakerjaan dan dampak sosial yang muncul di sekitarnya.
Konsep Pers Kebangsaan yang disampaikan PWI Sulawesi Tengah bukan dimaknai sebagai keberpihakan kepada kekuasaan, melainkan sebagai praktik jurnalistik yang tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional dengan menjaga independensi.
Pers juga dinilai memiliki peran penting dalam menjaga iklim investasi melalui pemberitaan yang berimbang, berbasis fakta dan tidak mengabaikan persoalan yang berkembang di lapangan.
Kritik yang didukung data dan mengikuti Kode Etik Jurnalistik justru dapat menjadi bagian dari upaya mencegah persoalan sosial maupun lingkungan berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi profesi, pengurus PWI Morowali periode 2026-2029 didorong memperkuat kapasitas wartawan, terutama dalam menghadapi isu industri, lingkungan, hukum dan ketenagakerjaan yang semakin kompleks.
Peningkatan kompetensi melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) serta berbagai pelatihan menjadi salah satu agenda yang perlu diperkuat.
Selain kompetensi, kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga menjadi perhatian. Hal tersebut penting di tengah derasnya arus informasi media sosial yang sering kali bercampur dengan informasi yang belum terverifikasi.
PWI Morowali juga diharapkan membangun komunikasi yang terbuka dengan pemerintah daerah maupun pelaku usaha. Keterbukaan informasi diperlukan agar wartawan memperoleh data yang memadai dalam menjalankan tugas jurnalistik dan masyarakat mendapatkan informasi yang utuh.
Pengukuhan pengurus PWI Morowali tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh adat dan sejumlah elemen masyarakat sipil. Prosesi pengukuhan dipimpin Dewan Kehormatan PWI Sulawesi Tengah, Mahmud Matangara.
Dengan kepengurusan baru tersebut, pers di Morowali diharapkan mampu mengawal geliat industri dan investasi tanpa kehilangan fungsi utamanya sebagai penyampai informasi sekaligus kontrol sosial bagi masyarakat.

















